Related Articles
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, sebagai turunan dari SDGs, adalah sebagai berikut;
1) Tanpa Kemiskinan, tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh Indonesia.
2) Tanpa Kelaparan, tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan;
3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, mendorong dan mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera untuk seluruh masyarakat di segala umur;
4) Pendidikan Berkualitas, menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang;
5) Kesetaraan Gender, mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang;
7) Energi Bersih dan Terjangkau, menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang;
8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, mendukung dan memfasilitasi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang;
9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong inovasi dan peningkatan industri yang berkelanjutan;
10) Berkurangnya Kesenjangan, mengurangi ketidaksetaraan baik antara orang maupun antara daerah dan daerah di Indonesia;
11) Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan bekelanjutan;
12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi yang ramah lingkungan;
13) Penanganan Perubahan Iklim, bertindak cepat untuk menangani perubahan iklim dan dampaknya;
14) Ekosistem Laut, melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut;
15) Ekosistem Daratan, melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, serta mengelolanya secara berkelanjutan;
16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, meningkatkan perdamaian masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan serta menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang;
17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, merevitalisasi dan menghidupkan kembali kemitraan global, serta kemitraan antardaerah untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Pemutakhiran IDM 2021 juga berbasis SDGs Desa. Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah pemutakhiran data IDM yang lebih detil lagi, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak. Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga.
Pihak yang Terlibat
Pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data SDGs Desa ialah Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
Dengan merujuk pada Permendesa PDTT No 21/2020, Pokja Relawan Pendataan Desa ini mencakup:
- Pembina : Kepala Desa
- Ketua : Sekretaris Desa
- Sekretaris: Kasi Pemerintahan Desa
- Anggota :
- Unsur Perangkat Desa
- Ketua RW
- Ketua RT
- Unsur Karang Taruna
- Unsur PKK
- Unsur masyarakat lainnya yang bersedia menjadi relawan pendata
- Mitra :
- Pendamping Desa
- Babinsa
- Babinkamtibmas
- Mahasiswa yang berada di Desa
(dikutip dari : https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/dari-sdgs-ke-tpb/)
Pembentukan POKJA RELAWAN PEMUTAHIRAN DATA SDGs DESA – Desa Makam akan dilaksanakan pada hari Jum’at, 19 Maret 2021 yang bertempat di Aula Bumdes Desa Makam. Masyarakat yang dijadikan Tim dari unsur Kader Posyandu yang lebih paham tentang kondisi masyarakat langsung.
